E-GOVERNMENT DAN BASIS DIGITAL SEBAGAI SOLUSI UNTUK  PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  SEKTOR PEMERINTAHAN

Authors

Yosua Apriando Siallagan1 , M. Reyhan Aditia2 , Sindy Widia Lingga3 Hani Tri Handayani⁴, Dani Himvaldo H. Sirait5 , Kevin R.R Pasaribu6 Author

E-Government, Transparansi, Korupsi, Akuntabilitas, Open Data

E-government, e-procurement, blockchain, dan big data analytics memiliki potensi yang

signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya

pemberantasan korupsi di Indonesia. Inisiatif seperti Open Data dan sistem

whistleblowing juga memainkan peran penting dalam pengawasan dan pelaporan praktik

korupsi. Meskipun e-government menawarkan peluang untuk mengurangi tingkat

korupsi, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat

demokrasi, krisis yang dihadapi, dan kehendak politik. Indonesia masih menghadapi

sejumlah tantangan dalam implementasi e-government, seperti kebutuhan akan regulasi

yang mendukung dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu,

kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta integrasi sistem antara pemerintah

daerah dan pusat menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya anti-

korupsi.